SERTIPIKAT MERUPAKAN ALAT BUKTI YANG KUAT KAJIAN KEBENARAN SERTIPIKAT YANG TUMPANG TINDIH TERHADAP SATU OBJEK HAK ATAS TANAH

(Studi Kasus Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG)

Abstract

Abstrak:

Sengketa sertipikat tumpang tindih timbul karena adanya keberatan dari pihak yang dirugikan atas setipikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Permasalahan dalam tesis ini mengenai permasalahan satu objek hak atas tanah yang timbul dalam penerbitan sertipikat tumpang tindih dan solusinya. Teori hukum untuk menganalisis rumusan masalah tersebut menggunakan teori tanggung jawab dan teori kepastian hukum. Tesis ini menggunakan metode normatif yuridis berdasarkan data sekunder yang didukung dengan data primer bersumber pada hasil wawancara narasumber di BPN Kabupaten Bogor. Sertipikat tumpang tindih umumnya disebabkan oleh ketidakjujuran pemohon dalam memberikan data, ketidaktelitian aparat dalam proses verifikasi, serta kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat terhadap kepastian hukum terkait lokasi dan batas tanah. Sengketa akibat sertipikat tumpang tindih harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, yang memakan waktu lama dan melibatkan beberapa tingkat peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Sertipikat tanah yang tidak benar atau salah dapat mengganggu prinsip kepastian hukum dan menyebabkan konflik sosial serta ketidakstabilan ekonomi. Faktor penyebab utama terjadinya tumpang tindih sertipikat atas objek tanah yang sama antara lain adanya itikad tidak baik dari pemohon sertipikat, kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data oleh Kantor Pertanahan, serta belum adanya peta pendaftaran tanah secara menyeluruh di wilayah tertentu. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan sistem administrasi pertanahan dan koordinasi antarlembaga untuk menjamin kepastian hukum dalam kepemilikan tanah.

Abstrack:

A certificate is strong and authentic evidence. Overlapping certificate disputes arise because of objections from the aggrieved party regarding certificates issued by the National Land Agency (BPN). The problem in this thesis concerns the problem of one land rights object that arises in the issuance of overlapping certificates and the solution. Legal theory to analyze the problem formulation uses the theory of responsibility and the theory of legal certainty. This thesis uses a normative juridical method based on secondary data which is supported by primary data sourced from interviews with informants at BPN Bogor Regency. Overlapping certificates are generally caused by the applicant's dishonesty in providing data, the authorities' inaccuracy in the verification process, and the lack of understanding by the public and authorities regarding legal certainty regarding the location and boundaries of land. Disputes resulting from overlapping certificates must be resolved through court, which takes a long time and involves several levels of justice, from the District Court to the Supreme Court. Incorrect or incorrect land certificates can disrupt the principle of legal certainty and cause social conflict and economic instability. The main factors causing overlapping certificates for the same land object include bad faith on the part of the certificate applicant, errors in data collection and processing by the Land Office, and the lack of comprehensive land registration maps in certain areas. Therefore, efforts are needed to improve the land administration system and coordination between institutions to ensure legal certainty in land ownership.